Men-shaum-kan Kekuasaan

Al Furqan – Sabtu, 15 Ramadhan 1430 H / 5 September 2009 10:21 WIB

Gairah menyambut ketibaan bulan puasa, telah menyatu dalam tradisi umat. Ruang keinsyafan seolah menjelma seketika, saat bulan Ramadhan mulai menyapa. Ungkapan permohonan maaf secara pontanitas diucapkan, bahkan ungkapan maaf menjadi obralan yang memenuhi ruang-ruang komuniakasi sesama hamba. Seolah, kata maaf menemukan momentum yang tepat, bahkan menjadi stigma, bahwa waktu penyucian dosa telah tiba.

Ramadhan dengan kewajiban puasanya, dianggap menjadi mesin sin loundering (penyucian dosa), dengan hanya berpedoman pada ungkapan hadits yang masyhur diucapkan “Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan Ihtisab (mengharapkan pahala) maka diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu”. [HR: Al-Bukhari dan Muslim].”

Berpijak dari dalil ini, secara simplistik muncul kecenderungan untuk menganggap, bahwa segala prilaku dosa masa lalu dan akan datang, secara bim-salabim akan sirna. Dariitu, segala perbuatan dosa begitu mudah dilakukan, dengan asumsi bahwa akan datang bulan Ramadhan yang membasmi segala virus dan karatan dosa.

Pahaman simplistik terhadap hadist di atas, tidak hanya melokalisasi puasa Ramadhan pada ruang yang sempit, tapi juga mengkerdilkan keagungan ibadah mulia itu ke dalam pengertian yang sangat parsial. Penghapusan dosa dari ibadah puasa dalam Ramadhan, bukan menjadi sebagai tujuan akhir.

Namun, sebagai “hadiah” dan motivasi bagi siapa yang melaksanakan ajaran puasa tersebut dengan penuh kayakinan (‘iman) dan penuh perhitungan (ihtisab). Makanya, ungkapan al-Qur’an pada akhir ayat perintah puasa Ramadhan diakhiri dengan kalimat “la’allakum tattaqun” (semoga kamu menjadi orang yang bertaqwa), yang berbentuk kata harapan dan di masa mendatang. Hal ini disebabkan, banyak pelaku puasa yang tidak mencapai derajat kemurnian taqwa.

Melokalisasi kewajiban puasa dalam kerangkeng parsial itu, kemudian melahirkan banyak masalah. Sehinnga di kalangan masyarakat awam, seringkali timbul pertanyaan yang antagonis. Bagaimana seorang yang puasa, tapi tidak solat? Bagaimana pula seseorang penguasa yang berpuasa, tapi dalam waktu yang sama menzalimi rakyat, korupsi uang negara dan acuh terhadap kehancuran moral dan sosial.

Padahal kehancuran moralitas itu lahir dari kebijakan kolusi pemimpin dengan para pemilik kapital. Bahaya laten pemahaman yang parsial terhadap kewajiban keagamaan inilah yang pernah diberanguskan oleh khalifah pertama Islam, Abu Bakar al-Sidiq. Dalam ungkapannya yang tenar “demi Allah, saya akan membunuh siapa saja yang membedakan antara kewajiban solat dengan zakat”. Suatu ungkapan yang mencerminkan integralitas ajaran Islam, yang tidak memilah suatu kewajiban dengan kewajiban lainnya. Jika tidak, maka akan bias, dan akan muncul pehamaman keagaman lokalistik dan parsial. Prevensi bahaya ini-lah, yang kemudian meligitimasi keputusan  Abu Bakr memerangi orang-orang pengingkar kewajiban zakat. Perang ini kemudian dikenal dengan harb al-riddah.

Tentunya, kewajiban Ibadah puasa Ramadhan merupakan satu bagian dari integralitas keimanan agama yang tidak boleh dicederai oleh paham parsial tadi. Di sini kemudian letak relasi “simbiosis” keimanan puasa dengan iman kepada yang lain dalam keyakinan Islam. Artinya, keimanan terhadap kewajiban puasa Ramadhan jelas merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari semua kewajiban yang telah diperintahkan Allah dalam kitab suci-Nya.

Jika dipahami demikian, misi Ramadhan tidak terhenti sebatas kewajiban yang syakliayah (simbolik) dan rutinitas semata. Keimanan terhadap kewajiban Ramadhan hendaknya menjadi injeksi vitamin jiwa untuk mengeratkan hubungan kepada Sang Pencipta dalam segala dimensi kehidupan. Ibadah puasa tidak melulu hanya diartikan dalam pemahaman yang terangkum dalam hukum sah dan tidak sah secara fiqhiyah.

Namun, misi puasa jauh dan lebih bernilai dari itu, walaupun syarat dan rukunnya merupakan titik awal dari langkah menuju ketinggian nilai hikmahnya. Bukankah Rasul juga pernah besabda; kam min shoim laisa lahu min shiyamihi illa alju’ wakam min qa’imi laitsa minqiyamihi illa al-sahr". "Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar, dan berapa banyak orang yang sholat malam tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholat malamnya itu kecuali hanya sekedar begadang saja."

Berangkat dari ini juga, ibadah puasa tidak termasuk dalam komunitas ibadah ragawi (jismiyah), akan tetapi berada dalam teritori ibadah ibadah ruhiyah yang menitikberatkan kerja jiwa.  Karena puasa bersifat rahasia, yang hanya diketahui keabsahan amal itu oleh pribadi setiap pelaksananya. Disini singkronisasi sabda Rasul dalam hadist qudsi, "Setiap amal ibadat anak Adam itu adalah untuknya, kecuali puasa, ia adalah untuk-Ku dan Aku-lah yang akan membalasnya."

Jika memahami kewajiban puasa Ramadhan sebagai suatu perintah Tuhan dan aktualisasi iman, maka ada pertanyaan yang patut diusungkan, yaitu, mengapa keimanan dalam menjalankan puasa tidak senyawa dengan perilaku politik dan tidak seirama dengan kebijakan kekuasaan? Bukankah menegakkan keadilan dan menjalankan amanah kekuasaan dengan semestinya, juga  bagian dari perintah Tuhan yang harus diimani? Lantas mengapa perilaku korupsi, menzalimi rakyat, perilaku politik yang menghalalkan segala cara, seolah berada di luar wacana keimanan universal Ramadhan.
           
Ibadah Ramadhan menjelma menjadi ritual musiman yang tidak memiliki korelasi dengan perilaku keseharian. Keagungan Ramadhan hanya tercermin dari kebijakan simbolis formalistik. Kesucian puasa Ramadhan akhirnya menyemai bibit sikap dualisme dalam diri politisi dan penguasa. Pada bulan suci, tempat maksiat ditutup, razia terhadap perbuatan asusila digalakkan. Seolah kebijakan semacam ini menjadi aturan tahunan, ketika musim Ramadhan datang. Seakan, perilaku prostisusi, tempat hiburan yang beris maksiat tersebut, hanya sah keharamannya di saat Ramadhan.

Yang lebih substansial dari itu, adakah sensitifitas puasa para pembuat kebijakan, ditransformasikan ke dalam kebijakan untuk membasmi, atau paling tidak “meminimalisir” lokalisasi prostisusi, peredaran minuman keras dan penutupan tempat maksiat dengan agenda dan program yang jelas dan terstruktur? Ini menjadi penting, mengingat, para pagiat bisnis dan penjaja maksiat ini selalu berlindung dibalik akuan status kemiskinan. Walau sebenarnya, kemiskinan mental dan spiritual yang akut, mendominasi semua alasan perilaku asusila itu.

Proses transformasi nilai ibadah shaum Ramadhan, dari vartikal ke horizontal, dari yang masih abstrak menuju konkrit, bagi pemangku kekuasaan, semestinya tidak boleh terjebak dalam kurungan terma sebatas menahan lapar dan dahaga semata. Namun, harus membakar sensitifitas kerakyatan, membangun kepedulian keagamaan dari semua tujuan kekuasaan itu diwujudkan. Inilah yang diungkapkan oleh al-Ghazali dalam bukunya; al-Iqtisad fi al-I’tiqad, bahwa kekuasaan hanyalah sebatas pengawal (haris) terhadap pondasi (al-asas) ajaran agama.

Dus, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mencoba men-shaum-kan kekuasaan. Dalam arti tersiratnya, menjadikan kekuasaan itu memiliki jiwa, nurani dan sensitifitas kerakyatan, sesuai dengan hikmah kewajiban puasa Ramadhan. Atau juga boleh memaknai makna tersuratnya, yaitu menahan diri dari keserakahan, ambisius juga syakwat untuk merenggut kekuasaan dengan tujuan meraup kekayaan, populeritas, apatah lagi berniat mewariskan tahta dengan menghalalkan segala cara.

Hendaknya Ramadhan menghantarkan kita menuju ruangan orang yang beriman, yaitu—seperti ungkapan Syeikh al-Qardhawi– yang menjadikan puasa sebagai momen untuk perubahan perilaku dan jiwa, bukan sebaliknya, menjadi orang "bodoh", yang hanya menjadikan Ramadhan sebagai perubahan jadwal waktu santapan belaka. Semoga gelar syaqiya, yaitu orang yang melewati puasa dengan tanpa diampuni dosa-dosanya, tidak menyandang identitas akhir Ramadhan kita, khususnya para penguasa. Amin.

Walluhu’alam.  

Hermanto Harun; Dosen Fakultas Syari’ah IAIN STS Jambi. Mahasiswa Program Doktor, National University Of Malaysia.

Pemuda & Mahasiswa Terbaru

blog comments powered by Disqus