Pemilu dan Kegamangan Jepang

Al Furqan – Senin, 10 Ramadhan 1430 H / 31 Agustus 2009 12:18 WIB

Pemilu di Jepang menorehkan sejarah baru. Partai Demokrat Liberal (Liberal Demokratic Party-LDP) yang selama hampir setengah abad berkuasa berhasil dikalahkan oleh kelompok oposisi di negeri itu, Partai Demokrat Jepang (Democratis Party of Japan (DPJ). Kemenangan DJP seolah menjadi bukti bahwa telah terjadi perubahan orientasi masyarakat di Negeri Sakura itu yang mulai ‘capek’ dengan birokrasi LDP dan ketidakpercayaan mereka bahwa partai ini mampu memperbaiki perekonomian Jepang. Rakyat Jepang kini menggantungkan harapannya pada DPJ yang menjanjikan pemulihan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan.

"Rakyat sedang tidak berminat masalah politik dan koalisi pemerintahan yang sekarang berkuasa. Kami bisa merasakan bagaimana rakyat menginginkan perubahan dalam kehidupan mereka dan kami bertarung dalam pemilu ini untuk melakukan perubahan dalam pemerintahan," kata Pimpinan DPJ, Yukio Hatoyama tentang kondisi masyarakat Jepang saat ini.

Media massa dan para pengamat Jepang memang sudah memprediksi kemenangan DPJ dalam pemilu parlemen kali ini menyusul berbagai persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh partai berkuasa, LDP. Masalah-masalah seperti anggaran negara, birokrasi, jejaring keamanan sosial, tingkat pengangguran dan melemahnya perekonomian negeri itu menjadi persoalan yang belum berhasil dipecahkan dan dicarikan jalan keluarnya antara pemerintah berkuasa dan parlemen negeri itu.

Isu-isu inilah yang menjadi amunisi bagi DPJ untuk merebut suara rakyat. Kelompok oposisi ini menjanjikan pemerintahannya kelak akan fokus pada masalah pengetatan anggaran dengan memangkas anggaran-anggaran yang dianggap hanya memboroskan keuangan negara, memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit dan masalah pengeluaran konsumen.

Hasil final pemilu parlemen di Jepang baru akan diketahui hari ini. Namun laporan-laporan media massa Jepang mempekirakan DPJ akan menyapu bersih mayoritas kursi parlemen yaitu sekitar 300 lebih kursi dari 480 kursi parlemen. Jumlah itu meningkat hampir 3 kali lipat dari perolehan kursi DPJ dalam pemilu sebelumnya yang hanya mendapat jatah 115 kursi di parlemen. Sedangkan LDP dalam pemilu kali ini, bakal kehilangan 300 kursinya di parlemen dan hanya akan mendapat sekitar 100 kursi.

"Sistem politik pasca perang di Jepang sudah berakhir. Kemenangan DPJ mengakhiri era lama dan menjadi awal bagi era baru di tengah ketidakpastian situasi," demikian pendapat Gerry Curtis, pakar negara Jepang dari Universitas Colombia.

Sementara itu, pimpinan LDP, Taro Aso hari Minggu (30/8) menyatakan akan bertanggung jawab atas kekalahan partainya dan siap mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab itu. "Saya mendengarkan kritik rakyat terhadap partai ini dan kami harus membangun partai ini kembali," ujar Aso yang menjadi ketua LDP keempat dalam kurun waktu empat tahun belakangan ini.

LDP mendapat dukungan besar rakyat dalam pemilu tahun 2005 ketika partai itu dipimpin oleh Junichiro Koizumi. Tapi pemimpin karismatik yang menjanjikan reformasi di Jepang ini tersandung berbagai skandal mulai dari skandal politik dan ketidakmampuannya mengatasi berbagai persoalan rakyat Jepang.

Masa Depan Jepang

Pimpinan DPJ Yukio Hatoyama yang menjadi kandidat kuat perdana menteri Jepang yang baru menyampaikan ucapan terima kasih pada rakyat Jepang yang sudah mempercayakan suaranya pada DPJ. "Pemilu ini menandai berakhirnya politik dan pemerintahan lama. Mulai sekarang, saatnya rakyat mengambil keputusan dan kami akan mendengarkan suara mereka," janjinya.

Tantangan DPJ ke depan adalah bergerak cepat untuk merealisasikan janji-janjinya jika partai itu masih ingin mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Negeri Matahari Terbit itu, terutama dalam mengatasi masalah tingkat pengangguran dan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan seperti sistem pensiun, santunan bagi anak-anak dan bantuan untuk para petani.

Sejumlah rakyat Jepang sudah menyuarakan ketidaksabarannya untuk menunggu perubahan di negara mereka. "Saya tidak senang melihat apa yang terjadi di negeri ini sekarang ini. Harus ada perubahan dalam banyak hal," tukas Kazuya Tsuda, pensiunan dokter di Tokyo yang memilih DPJ.

"DPJ menghadapi tantangan berat untuk mengalokasikan uang dengan tepat. Tapi saya pikir kita harus memberi mereka kesempatan. Jika mereka gagal, kita bisa memilih LDP kembali," kata Yasuhiro Kumazawa, seorang pengusaha restoran.

Profesor Norihiko Narita dari Universitas Surugadai dekat kota Tokyo mengingatkan DPJ untuk berhati-hati dalam mengimplementasikan isu birokrasi. "DPJ mengatakan bahwa mereka membebaskan dominasi birokrasi politik. Untuk itu mereka harus mengerahkan para birokrat yang benar-benar trampil dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan mereka," tegas Profesor Narita.

DPJ juga menjanjikan Jepang akan lebih independen dari pengaruh AS, meski ada kekhawatiran akan terjadi friksi dalam tubuh partai itu dalam isu yang satu ini. DPJ menyatakan akan lebih meningkatkan hubungan Jepang dengan negara-negara Asia tetangga mereka, terutama China.

Pimpinan DPJ, Hatoyama sah-sah saja menjanjikan "perubahan revolusioner" di Jepang terutama dalam sektor perekonomian dan sosial. Tapi sejumlah pakar ekonomi menyangsikan partai ini mampu menerapkan kebijakan-kebijakan ekonominya, terutama rencana pengeluaran mereka yang dikhawatirkan akan memicu beban hutang publik dan pendapatan dari hasil obligasi negara.

Pada triwulan kedua, Jepang memang berhasil memulihkan pertumbuhan ekonominya berkay berbagai stimulus perekonomian terjadi di berbagai negara. Tapi Jepang menghadapi persoalan krusial berupa tingginya angka penganggguran. Bulan Juli kemarin, tingkat pengangguran di Jepang mencapai 5,7 persen.

Persoalan lainnya yang dihadapi Jepang adalah jumlah penduduk usia lansia yang pertumbuhan relatif cepat dibandingkan negara-negara maju lainnya, yang memicu persoalan inflasi karena besarnya pengeluaran yang harus ditanggung negara untuk memberikan jaminan sosial pada penduduk usia lansia. Dipekirakan, lebih dari seperempat rakyat Jepang akan berusia 65 tahun pada tahun 2015. Sebuah persoalan yang cukup rumit bagi negara Jepang yang tingkat kelahiran penduduknya relatif lambat. (ln/alz/irs-times/bbc)

Analisa Terbaru

blog comments powered by Disqus