Partai AKP Erdogan di Turki, Islamis atau Liberalis?

Mashadi – Jumat, 11 Maret 2011 06:04 WIB

Menurut para pengamat politik yang mengikuti perkembangan peta politik di Turki, ancaman kelompok Islamis terhadap sistem sekularisme negara Turki sudah muncul secara signifikan sejak era tahun 1970-an.

Namun ketegangan antara kelompok sekuler dengan Islamis di Turki baru mencapai puncaknya sejak Partai AKP (Partai Keadilan dan Pembangunan) di Turki menjadi partai berkuasa yang mengantarkan Recep Tayyeb Erdogan sebagai perdana menteri dan Abdullah Gul sebagai presiden Turki.

Di bawah pemerintahan AKP, sejarah politik Turki mengalami masa yang paling gemilang serta menarik. Di satu sisi, kelompok elit mengakui dinamisasi kebijakan domestik dan luar negeri di bawah pemerintahan AKP. Di sisi lain, banyak kelompok Muslim di Turki yang masih penuh dengan tanda tanya dengan identitas AKP. Mereka masih mempertanyakan apakah AKP partai Islam atau partai liberal?

AKP sendiri menyatakan bahwa mereka adalah partai konservatif yang demokratis, tapi latar belakang Islam jajaran pemimpin AKP dan penekanan partai itu pada nilai-nilai Islam, tetap menimbulkan tanda tanya besar sebagian besar orang di Turki

Lahirnya AKP

Peristiwa kudeta di Turki pada bulan Februari 1997 yang berbuntut pada dibubarkannya Partai Fazilet yang dipimpin oleh tokoh Islamis Necmeddin Erbakan, menjadi cikal bakal lahirnya AKP. Ketika itu, dua tokoh Partai Fazilet, Recep Tayyep Erdogan dan Abdullah Gul menyatakan memisahkan diri dari gerakan Islam yang dipimpin Erbakan dan membentuk AKP pada 14 Agustus 2001.

Banyak spekulasi yang bermunculan atas pemisahan diri kedua tokoh dari partai Erbakan, salah satunya adalah, karena alasan ideologi. Menurut pengamat Soner Cagaptay, AKP memiliki akar yang kuat dalam gerakan-gerakan kelompok Islamis di Turki, termasuk Partai Kesejahteraan yang menjadi pelopor gerakan Islamisme di Turki.

"Para pendiri AKP, termasuk ketua partainya, Recep Tayyeb Erdogan yang sekarang menjadi perdana menteri, banyak menimba ilmu dari Partai Kesejahteraan, yang secara eksplisit menyatakan sebagai partai Islam yang bersikap keras terhadap Barat, anti-Semit, antidemokrasi dan anti terhadap elemen-elemen sekularisme," kata Cagaptay.

"Erdogan dan teman-temannya belajar dari pengalaman partai tersebut, terutama saat partai dibubarkan, bahwa kelompok Islamis Turki sebaiknya membenahi diri mereka agar sukses. Pada saat yang tepat, Erdogan memciptakan kembali sebuah partai yang lebih pro-Amerika, pro-Uni Eropa, reformis sekaligus kapitalis," sambung Cagaptay.

Analisis berbeda tentang penyebab pecahnya Erbakan dan Erdogan disampaikan pengamat politik Ozan Örmeci. Ia mengemukakan konsep Daniel Brumberg yang membagi tipe Islamisme dalam tiga katagori, yaitu; radikal atau militan fundamentalis, reformis fundamentalis dan strategis modernisme atau Islam liberal.

Partai yang berbasis radikal fundamentalis tujuannya mengubah sistem sebuah negara dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan, untuk membentuk sebuah pemerintahan yang berdasarkan pada hukum Islam.

Partai yang berbasis reformis fundamentalis hampir sama, tujuan akhir mereka adalah membangun sebuah negara berdasarkan hukum Islam. Bedanya, partai ini menerapkan kebijakan-kebijakan yang moderat dan menolak cara kekerasan. Mereka bersedia ikut pemilu untuk menggalang dukungan, dengan target memenangkan pemilu agar bisa melaksanakan agenda tersembunyi mereka.

Sementara partai yang berbasis Islam liberal–partai semacam itu agak langka di Timur Tengah–berusaha menerapkan kebebasan beragama dalam lingkungan demokratis yang seluas-luasnya. Berbeda dengan dua katagori di atas, kelompok Islam liberal tujuannya bukan untuk membentuk negara Islam. Kelompok ini justru ingin membentuk sebuah negara berdasarkan konsep sekularisme.

Melihat perbedaan preferensi dua katagori pertama, juga tidak bisa disimpulkan adanya pemisahan yang sederhana. Prosesnya pemisahannya harus dicermati sejalan dengan perubahan sistem secara global. Di Turki, setiap kekuatan politik Islam berkuasa, akan diikuti kemunculan kelompok-kelompok Islam liberal.

Menurut Ozan Örmeci, dalam beberapa periode belakangan ini, AKP justru sukse "meliberalkan" beberapa kelompok radikal di Turki. "Jadi, ketika kita ingin menjelaskan posisi AKP, kita harus fokus pada dinamisasi partai itu," kata Örmeci.

Pandangan serupa disampaikan pengamat politik Seyfeddin Kara. "Program-program resmi AKP dan ideologinya tidak jauh berbeda dengan platform banyak partai politik di Barat. AKP setia pada ‘demokratisasi’ dan konsep masyarakat sipil, aturan hukum, hak-hak kebebasan yang fundamental, dan kebijakan ekonomi liberal."

"Program partai AKP tidak ada yang merujuk pada Islam atau Muslim, dan tak satu pun kebijakan partai yang memiliki wacana keislaman. Bahkan pemimpin partai, Recep Tayyeb Erdogan, yang dikenal dengan latar belakang keislamannya, sejauh ini tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang mengindikasikan agenda-agenda Islami partainya. Tapi oleh para analis Barat, partai ini tetap dipandang sebagai partai islamis," tukas Kara.

Pertanyaannya sekarang, sejauh mana kemungkinan untuk menyematkan status partai Islam pada AKP?

Agenda AKP

Seperti yang dikatakan Ozan Örmeci, AKP telah berusaha untuk membawa moralitas, integritas dan demokrasi ke garis depan politik, dan untuk menyatukan nilai-nilai atas dasar sistem religius dengan visi sekularisme, Turki bergerak maju ke arah Westernisasi bahkan mengejar keanggotaan penuh di Uni Eropa. Perdana Menteri Erdogan berusaha keras untuk memperkuat hubungannya dengan Barat.

"Berlawanan dengan stereotip demikian luas, AKP nyaris tak sesuai dengan citra sebuah Partai Muslim. Mungkin Demokrat, tapi lebih sebagai partai yang menampilkan citra sebagai partai moderat pemersatu yang mendapat dukungan dari semua segmen masyarakat di Turki.

Perdana menteri dan pemimpin AKP, Erdogan, menolak berbagai deskripsi dan berulang kali menyatakan bahwa pihaknya mendukung rezim liberal berdasarkan laisisme (konsep filosofis yang tidak menanyakan bagaimana kebebasan yang bertentangan dapat hidup berdampingan dalam sebuah masyarakat.

Laisisme adalah pembangunan sebuah ruang yang memungkinkan setiap orang menikmati kebebasan berpendapat-red)," jelas Örmeci. Ia melanjutkan, " Banyak pejabat AKP yang juga membantah keterikatan mereka dengan partai-partai Islam sebelumnya dalam sejarah Turki. Mereka menyebut Partai Keadilan dan Pembangunan sebagai partai konservatif demokratik. "

Pengamat politik lainnya, Bulat Akhmetkarimov mengatakan, "Melihat wacana dan kinerja AKP, Partai Keadilan dan Pembangunan tidak bisa dipandang partai Islam, bahkan sebagai partai Islam yang lunak sekalipun.

Sebaliknya, AKP tampaknya menjadi partai yang bertujuan ingin melestarikan nilai-nilai budaya tradisional dan mengadvokasi prinsip-prinsip liberal dalam politik … Bertentangan dengan tuduhan banyak pihak, AKP tidak pernah berupaya untuk menerapkan atau bahkan membahas kemungkinan mengadopsi hukum Syariah. "

Jadi jika dilihat dari agenda partai, AKP sebenarnya memiliki agenda yang sangat liberal. Meskipun Erdogan menyerukan hak berjilbab bagi mahasiswi, tapi ia menyerukan hak ini dalam standar Uni Eropa.

Walaupun kelihatannya banyak masalah telah dipecahkan, yang memuaskan kaum Muslimin, sebenarnya, itu tidak berasal dari agenda Islami AKP. Sebaliknya, AKP mengevaluasi isu-isu ini dalam konteks kebebasan sipil dalam hubungannya dengan Uni Eropa.

Yang menarik, meskipun banyak kelompok lawan, baik Muslim maupun kelompok kiri, tetap berada di luar garis Periode Tanah Air di era tahun ’90-an, hari ini, mereka ikut aktif dari proses ini.

Jadi, periode yang sedang berlangsung sekarang sangat menarik untuk dipertanyakan. Kalangan sekuler mengatakan bahwa AKP adalah agen transformasi bagi komunitas Muslim secara global, dari sebuah partai berbasis budaya-agama menjadi partai berbasis agama-politik.

Ketika kita melihat agenda AKP lebih mendalam, kita akan menemukan dua hal; yang pertama adalah kebijakan ekonomi, dan yang kedua tentang hak-hak sipil.

AKP lahir di tengah-tengah krisis ekonomi Turki yang membawa negara ke jurang kebangkrutan, tetapi AKP mencoba memecahkan masalah ini dengan melakukan reformasi ekonomi yang berani dan melakukan pendekatan ekonomi pasar liberal.

Di sisi lain, di bawah pemerintahan AKP, kebebasan sipil dan kebebasan berekspresi di Turki makin membaik.

Sekali lagi, seperti yang dikatakan Seyfeddin Kara, "AKP secara signifikan juga mampu melawan pengaruh pihak militer, yang sebelumnya memegang kekuasaan yang besar dalam urusan politik dan pernah empat kali melakukan kudeta."

Tapi, ketika gambaran itu dievaluasi kembali, akan terlihat bahwa itu semua merupakan reformasi liberal, bukan reformasi Islam. Hal inilah yang harus dipertimbangkan lebih jauh.

Kritik Elit Sekuler

Sepak terjang AKP di arena politik membuat tidak nyaman para elit sekuler di Turki. Menurut mereka, tindakan politik AKP bertujuan untuk mengubah rezim yang didirikan oleh Mustafa Kemal Ataturk.

"Sejak para sultan mulai melakukan westernisasi Kekaisaran Turki Ustmani pada era 1770-an, Mustafa Kemal Ataturk melanjutkan reformasi itu dan menjadikan Turki sebuah republik sekuler di tahun 1920-an, dan partai-partai politik dalam sistem demokrasi Turki pada abad kedua puluh memainkan peranannya bersama dengan Barat, Turki mengambil sikap pro-Barat dalam kebijakan luar negerinya, menerapkan demokrasi sekuler di dalam negerinya, dan melangkah menuju Uni Eropa (UE). "Tapi, hari ini, situasinya berubah," kata Cagaptay.

Mengacu pada survei yang dilakukan TESEV baru-baru ini, menunjukkan bahwa jumlah orang yang menyatakan diri mereka sebagai Muslim meningkat 10 persen antara tahun 2002 dan 2007, dan hampir setengah dari mereka yang disurvei menyebut diri mereka Islamis. Atas hasil survei itu, kelompok sekuler mengajukan pertanyaan: mau kemana Turki dibawah kekuasaan AKP, dan apa pelajaran yang dapat ditarik dari pengalaman AKP?

Ada kesepakatan antara semua kelompok bahwa "pertama, AKP akan mengedepankan reformasi, probisnis dan prokebijakan Uni Eropa setelah berkuasa." Tapi, menurut Soner Cagaptay, "Begitu transformasi partai menjadi sesuatu yang sinis, AKP akan mulai melemahkan nilai-nilai libeal yang seharusnya ia tegakkan. Sebagai contoh, ia mulai menyewa birokrat dari kelompok eksklusif aliran religius konservatif."

Kelompok sekuler mengkritik bahwa AKP ingin membentuk agenda dan rezim sendiri. Sebagai contoh untuk argumen ini, mereka menyinggung tentang elit baru AKP. "AKP telah menjadi elit baru Turki yang bertanggung jawab secara politik, ekonomi, dan sosial. Partai ini didukung oleh komunitas bisnis yang sedang berkembang, yang memelihara kepentingannya dengan melakukan kontrak dengan pemerintah," kata Soner Cagaptay.

"Sebagai elit baru, AKP membentuk masyarakat Turki berdasarkan citranya sendiri, mempromosikan praktek ortopraksi melalui kebijakan pemerintah, dengan demikian, bukan religiusitas yang meningkat di Turki–seperti makin banyaknya jumlah orang yang salat ke masjid–melainkan sebuah pemerintahan yang sosial konservatif.

Fakta ini menarik, karena meski mereka tahu bahwa AKP tidak bertujuan untuk membuat orang jadi radikal, tapi mereka tidak nyaman dengan pemerintahan sosial konservatif. Konsep ‘sosial konservatif ini penting untuk menentukan apakah AKP merupakan sebuah kelompok baru, yang bukan berbasiskan Islam maupun sekuler.

Namun, pada saat yang sama, kelompok sekuler masih memperdebatkan kebijakan luar negeri AKP Sebagai lawan utama dari rezim Amerika-Uni Eropa, Iran mencoba untuk menjalin hubungan baik dengan Turki. Dan Turki memberi lampu hijau Turki ke Iran, yang memicu kritik. Di sisi lain, dukungan AKP untuk Hamas dan Palestina juga kontroversial.

Bagi kelompok sekuler, kesimpulannya adalah, AKP telah menggeser kebijakan luar negeri Turki "menjaga jarak" dengan Barat, mendorong katalisasi transformasi identitas Turki yang berkaitan dengan keislaman, tapi di sisi lain, AKP juga berupaya menerapkan pandangan yang liberal. (bersambung)

Analisa Terbaru

blog comments powered by Disqus